Kurang dari satu bulan jelang bulan suci Ramadhan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan ketersediaan ikan di pasar tetap terjaga. Anggota DPD RI Provinsi NTB, Senator Mirah Midadan Fahmid, menilai perlu adanya penguatan sisi distribusi, stabilisasi harga, dan perlindungan sosial nelayan.
Dari data yang dihimpun Pemprov NTB Per 31 Desember 2025, total stok ikan di cold storage se-NTB mencapai 317.064 kilogram dengan kapasitas 3.076 ton. Khusus Kota Mataram, stok tercatat sekitar 131.634 kilogram dengan kapasitas 980 ton, sehingga masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
“Penting sekali mengandalkan optimalisasi stok cold storage, penguatan perikanan budidaya, serta koordinasi lintas sektor agar kebutuhan konsumsi masyarakat tetap terpenuhi,” ujar Anggota Komite II DPD RI tersebut.
Jenis ikan yang tersedia dari cold storage antara lain kembung, tongkol, layang, semar, serta produk olahan. Sementara konsumsi terbesar masyarakat Lombok berasal dari ikan nila hasil budidaya air tawar yang produksinya relatif stabil. Dinas Kelautan dan Perikanan NTB juga mendatangkan pasokan dari Jawa Timur untuk menutup kekurangan bahan baku industri pemindangan ikan.
Senator Mirah menyampaikan bahwa ketersediaan stok harus dibarengi dengan sistem distribusi yang adil dan merata. Menurutnya, masalah di lapangan sering kali bukan sekadar ada atau tidaknya ikan, tetapi bagaimana pasokan itu sampai ke pasar-pasar rakyat dengan harga yang terjangkau.
“Stok aman itu penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah memastikan masyarakat pesisir dan konsumen tidak terbebani lonjakan harga akibat rantai distribusi yang tidak efisien,” ujar Mirah.
Ia juga menyoroti potensi kenaikan harga ikan tangkapan laut saat musim barat, sementara harga ikan budidaya seperti nila relatif stabil di kisaran Rp30 ribu per kilogram. Mirah mendorong pemerintah daerah agar aktif melakukan pemantauan harga dan intervensi pasar jika ditemukan lonjakan yang tidak wajar.
“Jangan sampai musim barat dijadikan alasan spekulasi harga. Negara harus hadir menjaga daya beli masyarakat,” tegasnya.
Selain aspek pasokan, Mirah menekankan pentingnya perlindungan bagi nelayan yang terdampak tidak melaut. Ia mengapresiasi koordinasi DKP dengan perangkat daerah dan Dinas Sosial untuk penyaluran bantuan insidentil, namun meminta skema tersebut diperluas.
“Nelayan bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal keberlangsungan hidup. Saat mereka tidak bisa melaut karena cuaca, harus ada jaring pengaman ekonomi yang jelas,” katanya.
Menurut Mirah, momentum menjelang Ramadhan ini juga perlu dimanfaatkan untuk memperkuat perikanan budidaya sebagai penyangga utama ketahanan pangan laut NTB. Dengan kombinasi cold storage yang optimal, budidaya yang kuat, distribusi yang adil, serta perlindungan sosial nelayan, NTB dinilai mampu menjaga stabilitas pasokan ikan sepanjang tahun.
“Jelang bulan suci Ramadhan ini, yang kita butuhkan adalah kebijakan yang adaptif dan berpihak pada rakyat. Jika pasokan aman, harga terkendali, dan nelayan terlindungi, maka ketahanan pangan berbasis perikanan NTB akan terjaga,” tutup Senator Mirah.***
