POLITITUDE – Senator Mirah Midadan Fahmid menyampaikan keprihatinan sekaligus perhatian serius terhadap kondisi sektor pertanian di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diproyeksikan membutuhkan ratusan pompa air guna menghadapi musim kemarau 2026 yang berpotensi lebih kering dan lebih panjang dari kondisi normal.
Menurutnya, langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini karena wilayah Nusa Tenggara termasuk salah satu kawasan yang diprediksi lebih awal memasuki musim kemarau. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius mengingat pertanian masih menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat NTB, terutama di wilayah sentra produksi pangan.
Meski saat ini NTB masih berada pada zona kuning, Senator Mirah menilai langkah antisipatif harus segera diperkuat agar tidak terjadi penurunan produktivitas pertanian secara signifikan seperti yang mulai dialami sejumlah wilayah lain yang telah memasuki zona merah.
“Kebutuhan pompa air bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bagian dari strategi besar ketahanan pangan daerah yang harus ditangani secara terintegrasi,” ujar Senator Mirah.
Ia menegaskan bahwa intervensi pompa air perlu diposisikan sebagai langkah cepat untuk menjaga kontinuitas produksi, terutama pada lahan pertanian yang masih memiliki akses terhadap sumber air. Tanpa dukungan sarana irigasi darurat yang memadai, risiko kekeringan dapat berdampak langsung terhadap musim tanam, produksi pangan, dan pendapatan petani.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan distribusi bantuan pompa dilakukan secara tepat sasaran berdasarkan pemetaan kebutuhan riil di lapangan.
“Pendekatan berbasis data menjadi kunci agar tidak terjadi ketimpangan distribusi, sehingga seluruh petani, khususnya di wilayah rawan kekeringan, dapat merasakan manfaatnya secara merata,” ujar Senator Mirah.
Menurutnya, pemetaan kebutuhan pompa harus mempertimbangkan kondisi sumber air, luas lahan terdampak, kalender tanam, serta tingkat kerentanan wilayah terhadap kekeringan. Dengan begitu, bantuan tidak hanya dibagikan berdasarkan usulan administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan produksi di tingkat petani.
Lebih lanjut, Senator Mirah mengapresiasi langkah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB yang mulai melakukan penyisiran wilayah serta mendorong adaptasi petani terhadap perubahan iklim seperti El Nino dan La Nina.
Ia menilai edukasi kepada petani agar tidak memaksakan penanaman padi di wilayah dengan keterbatasan air merupakan kebijakan yang tepat. Menurutnya, perubahan pola pikir petani menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan iklim yang semakin tidak menentu.
“Dalam situasi air terbatas, pilihan komoditas harus disesuaikan dengan kondisi agroklimat. Petani tidak boleh dibiarkan menanggung risiko sendiri ketika pola cuaca berubah. Pemerintah perlu hadir melalui informasi iklim, pendampingan penyuluh, dan dukungan sarana produksi yang sesuai,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Senator Mirah juga menekankan pentingnya percepatan transformasi pertanian menuju sistem yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
“Saya mendorong penerapan teknologi pertanian modern seperti Climate Smart Agriculture (CSA) sebagai solusi jangka panjang. Teknologi ini dinilai mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan, termasuk dalam menghadapi ancaman kekeringan, serangan hama, dan perubahan pola cuaca ekstrem,” tambahnya.
Selain itu, Senator Mirah menyoroti pentingnya diversifikasi tanaman sebagai strategi mitigasi risiko. Ia mendukung imbauan agar petani beralih ke komoditas yang lebih tahan terhadap kekeringan seperti jagung, cabai, dan tembakau.
“Diversifikasi tidak hanya membantu menjaga produktivitas lahan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi petani jika dikelola dengan baik dan didukung oleh akses pasar yang memadai,” ujar Senator Mirah.
Namun, ia mengingatkan bahwa diversifikasi tanaman tidak cukup hanya dengan imbauan. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan benih, akses pembiayaan, pendampingan teknis, serta kepastian pasar agar petani tidak mengalami kerugian ketika beralih dari padi ke komoditas lain.
Namun demikian, Senator Mirah mengingatkan bahwa upaya ini tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan lintas sektor.
Ia meminta adanya sinergi antara pemerintah daerah, kementerian terkait, lembaga riset, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam menyediakan data cuaca yang akurat dan terkini. Informasi tersebut sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan bagi petani di tingkat lapangan.
Menurutnya, data iklim perlu diterjemahkan menjadi rekomendasi operasional yang mudah dipahami petani, seperti jadwal tanam, pilihan komoditas, kebutuhan air, serta wilayah prioritas intervensi pompa. Dengan demikian, informasi cuaca tidak berhenti sebagai peringatan, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan pertanian.
“Saya mendorong alokasi anggaran yang memadai untuk pengadaan pompa air dan penguatan infrastruktur pertanian di NTB, sehingga masalah seperti ini dapat diantisipasi secara lebih sistematis ke depan,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar pengadaan pompa air diikuti dengan mekanisme pemeliharaan, pengawasan distribusi, serta evaluasi pemanfaatan di lapangan. Hal ini penting agar bantuan pompa benar-benar berfungsi, tidak menumpuk di titik tertentu, dan dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani yang paling membutuhkan.
Ia berharap langkah-langkah strategis yang dilakukan sejak dini dapat meminimalisasi dampak musim kemarau, sehingga ketahanan pangan daerah tetap terjaga dan kesejahteraan petani dapat terus ditingkatkan.
“Kemarau tidak boleh hanya direspons ketika dampaknya sudah terjadi. NTB membutuhkan kebijakan pertanian yang lebih antisipatif, berbasis data, dan berpihak kepada petani. Pompa air adalah intervensi penting, tetapi harus menjadi bagian dari strategi yang lebih besar untuk memperkuat ketahanan pangan dan adaptasi iklim daerah,” tutup Senator Mirah.***
