POLITITUDE – Aspirasi masyarakat Kotawaringin Barat agar tersedia Rumah Oksigen di tengah dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu mendapat perhatian serius. Warga membutuhkan langkah nyata untuk melindungi kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat dengan gangguan pernapasan.
Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Tengah, dr. Hj. Erni Daryanti, M.Biomed., menyatakan bahwa aspirasi tersebut akan diserap dan dikawal melalui fungsi pengawasan DPD RI. Ia mendorong pemerintah daerah segera menilai kebutuhan masyarakat dan menentukan bentuk layanan kesehatan yang paling tepat, termasuk kemungkinan penyediaan Rumah Oksigen sesuai kebutuhan dan standar pelayanan kesehatan.
Menurut Erni, penanganan dampak kesehatan karhutla memerlukan respons cepat dan koordinasi lintas instansi. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan peran dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, BPBD, serta berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat apabila diperlukan.
Erni juga menegaskan bahwa DPD RI memiliki fungsi perwakilan dan pengawasan, bukan kewenangan eksekutif untuk menyediakan atau mengoperasikan fasilitas kesehatan secara langsung. Karena itu, aspirasi warga akan disampaikan dan dikawal, sementara tindakan langsung serta penyediaan layanan dan fasilitas menjadi tanggung jawab pemerintah eksekutif sesuai kewenangannya.
“Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Aspirasi masyarakat perlu ditindaklanjuti dengan penilaian kebutuhan yang cepat, layanan kesehatan yang memadai, dan koordinasi yang jelas,” demikian pesan yang dapat disampaikan Erni.***
