Senator Filep Dorong BPK RI Audit Cost Recovery LNG Tangguh, Pupuk Kaltim Hingga Penggunaan Dana Otsus

POLITITUDE – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit terkait sejumlah hal di tanah Papua yakni terhadap Cost Recovery LNG Tangguh dan SKK Migas, Pabrik Pupuk Kaltim di Fakfak, dan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) berikut peruntukannya di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat adat….

Read More

Raker dengan Dirjen Pemasyarakatan, Jialyka Menyoroti Lapas Over Capacity, Pembinaan Napi Hingga Pemenuhan Hak di Lapas Perempuan

POLITITUDE – Anggota DPD sekaligus MPR RI perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Jialyka Maharani menyoroti permasalahan lembaga pemasyarakatan (lapas) diantaranya terkait Lapas yang over capacity, pembinaan para narapidana hingga tentang bagaimana pemenuhan hak di Lapas Perempuan dan Anak. Hal tersebut disampaikan Jialyka saat Rapat Kerja Komite 1 DPD RI bersama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,…

Read More

Senator Kanedi Usulkan Makan Bergizi Masuk Program Stunting

POLITITUDE – Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Bengkulu Ahmad Kanedi memberikan masukan, sumbang dan saran terhadap program strategis “makan bergizi” bagi pelajar di negeri ini kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Gibran Raka Buming Raka. Dimana dapat meninjau ulang rencana program tersebut, lantaran dari pembicaraan dan masukan serta…

Read More

Raker dengan Menteri ATR/BPN, Komite I DPD RI Beberkan Berbagai Masalah Pertanahan

POLITITUDE – Berbagai masalah terkait pertanahan di daerah disampaikan langsung di hadapan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI (Menteri ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Rapat Kerja (Raker) Komite I DPD RI pada Selasa (2/7). “Dari 66.000 desa yang ada di Indonesia, kurang lebih 22.000 desa ada di kawasan hutan, dan masyarakat…

Read More

Komite IV DPD RI Kawal RUU RPJPN agar Optimalkan Potensi dan Karakteristik Daerah dalam Pembangunan

POLITITUDE – Komite IV DPD RI mengikuti rapat tripartit bersama DPR RI dan pemerintah dalam rangka lanjutan pembahasan RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Selasa (2/7/2024). “Rapat kali ini kita akan membahas lebih mendalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RUU tentang RPJPM 2024-2025 dengan usulan dari…

Read More

Komite IV DPD RI Tegaskan Pentingnya Peran Daerah dalam RUU RPJPN 2025-2045

POLITITUDE – Dalam rapat gabungan yang berlangsung hari ini, Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah, membahas Rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RUU RPJPN) 2025-2045. Rapat ini dihadiri oleh Menteri PPN/Bappenas Dr. Ir. H. Suharso Monoarfa, M.A., Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi…

Read More

DPD RI Lakukan Kunjungan Kerja ke Jepang dalam Rangka Peningkatan Kerjasama Energi Nuklir dan Industri serta Pembahasan UU Tentang Kelautan

POLITITUDE – Delegasi DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Jepang, tepatnya JICC, INPEX, Tokyo Gas dan JICA dalam rangka mempererat hubungan bilateral kedua negara dan menggali informasi yang mendalam terkait peningkatan kerjasama energi nuklir dan industri serta memperoleh informasi dalam persiapan pembahasan RUU revisi terbatas terhadap UU No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan di Jepang, pada…

Read More

Pusat Data Nasional Dibobol, Anggota DPD RI Desak Presiden Bentuk Tim Siber Terpadu

POLITITUDE – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. meminta pemerintah untuk mengakui kelengahan dalam pengamanan Pusat Data Nasional (PDN). Menurutnya, pengakuan tersebut justru dapat menarik dukungan masyarakat, bukan malah saling menyalahkan dan melempar tanggung jawab. “Ini memang kelengahan yang memalukan, tapi harus diakui. Jangan malah saling menyalahkan. Justru ini saatnya…

Read More

Muqowam: Pembangunan Desa Jangan Hanya Dibebankan kepada Pemerintah Desa Saja

POLITITUDE – Wakil Ketua DPD RI Periode 2017-2019 Akhmad Muqowam menilai implementasi UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa masih belum sepenuhnya sempurna sebagai upaya efektif dalam membangun desa. Menurutnya, pelaksanaan UU Desa tersebut harus dibarengi dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat, termasuk dalam hal penyediaan…

Read More
Back To Top