Kemenko Polhukam Kawal Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Pusat dan Daerah

POLITITUDE – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Marsda TNI Eko Dono Indarto menyampaikan bahwa akan mengawal penuh keterbukaan informasi publik di Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia.

Hal ini disampaikan dalam acara peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2024 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat di Jakarta, Kamis (17/10/2024). Dalam pandangannya atas IKIP 2024 tersebut, beliau menekankan bahwa masih banyak PR yang harus dilakukan pemerintah Pusat dan Daerah dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di badan publik pemerintah daerah.

“Peningkatan kapasitas SDM dalam mengelola informasi publik adalah hal yang krusial. Kita perlu memastikan bahwa aparatur pemerintah dan petugas informasi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” jelas Marsda TNI Eko.

Meskipun terdapat kemajuan, di mana provinsi dengan keterbukaan informasi kategori baik meningkat dari 5 menjadi 11, namun secara keseluruhan baru 32% provinsi yang tergolong baik. Sebaliknya, 68% provinsi masih berada dalam kondisi sedang atau buruk. Kondisi ini merupakan indikasi bahwa mayoritas daerah masih perlu memperbaiki kualitas transparansi informasi yang disampaikan kepada publik.

“Di tingkat daerah. Peningkatan kapasitas aparatur daerah, khususnya di daerah dengan keterbukaan informasi yang rendah, Perbaikan infrastruktur informasi, dan Penguatan kolaborasi dengan publik melalui pelibatan masyarakat, jurnalis, akademisi, dan pelaku usaha dalam proses penyebaran informasi,” jelasnya.

Untuk itu, beliau tegaskan, pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak dan penguatan infrastruktur digital dalam mendukung keterbukaan informasi oleh badan publik di tingkat provinsi. Marsda Eko juga kembali mengingatkan arahan Menko Polhukam saat Rakernas Komisi Informasi bulan Juni 2024 mengenai peran penting pengelola informasi.***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post Kedepankan Evaluasi dan Isu Strategis, Kedeputian VII Gelar Rapat Koordinasi untuk Penguatan Informasi Publik
Next post Kemenko Polhukam Gelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembentukan Wadah Pelaporan Ekstremisme