Kemenko Polhukam Koordinasikan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Persiapan dan Kesiapan Pelayanan WNI Melintas dari Jayapura menuju Vanimo

POLITITUDE – Pada Senin (19/08) bertempat di ruang pertemuan Gubenur Papua, Keasdepan Koordinasi Kewaspadaan Nasional dan Keasdepan Wawasan Kebangsaan, Kedeputian Kesatuan Bangsa melakukan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Persiapan dan Kesiapan Pelayanan WNI Melintas dari Jayapura menuju Vanimo bertempat di Kantor Gubernur Papua.

Dalam hal ini Keasdepan Koordinasi Kewaspadaan Nasional melakukan berbagai koordinasi maupun konfirmasi terkait persiapan dan Kesiapan Pelayanan WNI Melintas dari Jayapura menuju Vanimo kepada instansi terkait seperti Pj Gubernur Papua, Direkktur Bimas Khatolik Kemenag, Konjen RI di Vanimo, Kepala Kantor Imigrasi Jayapura, Wakapolres Jayapura, Kepala PLBN Skouw Papua, DJBC Kemenkeu, Kakanwil Kemenag Prov. Papua, Perwakilan KBRI di PNG. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan dan persiapan instansi terkait dalam rangka memberikan Pelayanan WNI Melintas dari Jayapura menuju Vanimo.

Rapat dibuka oleh Pj Gubernur Papua Bapak Ramses Limbong. Dalam sambutan pembuka rapat disampaikan bahwa perlu diketahui masyarakat darimana saja di wilayah Papua yang akan menyeberang ke Vanimo, memastikan proses keberangkatan dan dokumen administratif yang perlu dipersiapkan, mekanisme penjagaan keamanan agar seluruh masyarakat yang ingin melakukan penyebrangan tidak menggunakan jalur yang tidak resmi (jalan tikus), Memastikan moda transportasi yang akan digunakan masyarakat untuk melakukan penyebrangan ke Vanimo, Papua New Guinea

“Perlu dipastikan beberapa hal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Papua yang akan melintas ke Vanimo, yaitu jumlah masyarakat yang akan melintas, kepastian dokumen administrasi masyarakat yang akan melintas sesuai ketentuan dan melalui jalur resmi, serta memastikan moda transportasi yang digunakan masyarakat menyebrang ke Vanimo” ujar Pj Gubernur.

Selanjutnya dalam Rakor ini, Brigjen TNI (Mar). Dr. Guslin, SH, MH, MM selaku Asdep Koordinasi Kewaspadaan Nasional menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memberikan pelayanan masyarakat Papua menuju Vanimo dalam rangka menghadiri kegiatan Paus.

“Terdapat beberapa hal yang perlu dibahas dalam Rakor ini: 1) Potensi Pergerakan Umat Katolik dari Papua menuju Vanimo; 2) Dokumen perizinan yang dimiliki umat Khatolik untuk melintas ke Vanimo. Selanjutnya antisipasi apabila ada umat Katolik yang belum memiliki dokumen perizinan seperti paspor, visa, dan lainnya; 3) Potensi dan mitigasi politik yang menjadikan momentum kedatangan Paus ini sebagai aksi pengibaran bendera bintang kejora di Papua Nugini oleh masyarakat yang melintas dari Papua ke Vanimo; 4) Persiapan tim keamanan, ketertiban, dan pemeriksaan di perbatasan Papua dan Vanimo. Karena terdapat beberapa titik-titik perbatasan yang perlu dilakukan pengawasan ketat; 5) Kesiapan Transportasi dan akomodasi warga yang melintas dari Papua ke Vanimo untuk hadir dalam kedatangan Paus; 6) Sosialisasi dari media terkait aturan dan kebijakan yang berlaku bagi masyarakat/umat Katolik yang ingin melintas dari Papua ke Vanimo” ujar Dr. Guslin.

Kegiatan Rakor ini ditutup dengan kesimpulan bahwa tindak Lanjut Persiapan dan Kesiapan Pelayanan WNI Melintas dari Jayapura menuju Vanimo bertempat di Kantor Gubernur Papua harus terus dilakukan. Hal-hal yang masih menjadi pekerjaan harus diselesikan sebelum hari kedatangan Paus guna memastikan kegiatan berjalan dengan lancar.***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post Matangkan Rekomendasi Kebijakan terkait Penguatan Pelaksanaan Eksekusi Perdata, Kemenko Polhukam laksanakan koordinasi lanjutan
Next post Kemenko Polhukam Memberikan Orasi Mengenai Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret (UNS)