Kemenko Polhukam memastikan kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 serta tekankan jaga Stabilitas politik, hukum dan keamanan di Sulawesi Utara
POLITITUDE – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri melaksanakan kegiatan di Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka mengoptimalisasikan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan terutama isu-isu yang berkaitan dengan Politik Dalam Negeri di Sulawesi Utara, Rabu (9/10/2024).
Deputi Bidkoor Poldagri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto menyampaikan bahwa tugas mengawal demokrasi masih berlanjut hingga Pilkada Serentak 2024 pada tanggal 27 November 2024 mendatang sebagai representasi gelaran pemilihan kepala daerah terbesar untuk pertama kalinya di Indonesia, yang diikuti oleh 545 daerah terdiri dari 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota.
“Kemenko Polhukam melalui Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada memandang perlu memonitor perkembangan situasi dan kesiapan fasilitasi Pemerintah Daerah, kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak, dukungan Pengamanan, dan kesiapan distribusi logistik, demi menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang aman, lancar, damai, dan kondusif,” tegas Heri
Deputi Bidkoor Poldagri menambahkan bahwa Kemenko Polhukam telah merangkum isu-isu terkini Polhukam. “Pertama terkait penyelarasan program Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai salah satu Prioritas Nasional dan IKU Gubernur,” tegas Heri
Selanjutnya terkait Kesiapan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyaluran NPHD, kesiapan Pengamanan dan distribusi Logistik dalam rangka penyelenggaraan Pilkada 2024 di Provinsi Sulawesi Utara.
Berkaitan dengan dukungan Pemerintah Dalam memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada 2024 khususnya perihal NPHD, masih ada beberapa daerah yang belum menyelesaikan realisasi NPHD di Provinsi Sulawesi Selatan. “Diperlukan identifikasi lebih lanjut terkait kendala-kendala dalam pencairan NPHD sehingga dapat diformulasikan strategi untuk mengoptimalisasikan fasilitasi daerah dalam Pilkada Serent
“Isu terakhir yang tidak kalah penting adalah keberadaan/aktivitas mahasiswa Asal Papua yang melaksanakan studi di wilayah Sulawesi Utara khususnya di Manado, serta peran Pemda Sulawesi Utara dalam keikutsertaannya membantu/membina Mahasiswa Asal Papua,” tegas Heri
Berdasarkan data dari website UNSRAT pada tahun 2024 terdapat total mahasiswa dari wilayah Papua dan Papua Barat di UNSRAT adalah 867 orang yang tersebar di berbagai fakultas, seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kedokteran, dan Hukum sebagai beberapa fakultas yang banyak diminati.
Perlunya Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mahasiswa asal Papua, guna mendorong peningkatan sumber daya manusia bagi putra putri asal Papua,” tegas Mayjen TNI Heri. ***
