Malam-malam, Kepala BP Haji Temui Komisi VIII di Tenda Mina, Ini yang Dibahas!
POLITITUDE – Di tengah malam Mina yang lengang, Sabtu (7/6/2025), Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Indonesia tiba-tiba mendatangi Tenda Timwas Haji DPR RI.
Pertemuan mendadak ini berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam dengan Pimpinan Komisi VIII DPR RI dan membahas sejumlah evaluasi penting penyelenggaraan haji.
Kehadiran Kepala BPH, Mochamad Irfan Yusuf Irfan atau yang kerap disapa Gus Irfan, menurut Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, dilakukan secara informal untuk bersilaturahmi sekaligus membahas sejumlah isu strategis haji, termasuk pembenahan sistem keberangkatan jemaah haji Indonesia pada tahun 2026 mendatang.
“Gus Irfan datang, ya silaturahmi sambil memantau keadaan. Kami berbincang soal penyelenggaraan ibadah haji 2026, dari penetapan kuota berangkat hingga kesiapan petugas,” kata Marwan yang juga merupakan Anggota Timwas Haji DPR RI.
Salah satu hal krusial yang dibahas adalah soal lambatnya proses penetapan kuota dan nama-nama jemaah yang akan diberangkatkan, yang berdampak pada ketidakterpaduan penanganan jemaah oleh perusahaan penyelenggara (syarikah). Hal ini dinilai menyebabkan pemisahan pasangan suami-istri karena tergabung dalam syarikah berbeda.
“Begitu kita tahu kuota dari pihak Saudi, mestinya langsung kita tetapkan siapa yang berangkat. Kalau menunggu keputusan Panja Haji, itu kelamaan. Akibatnya, dalam satu kloter tidak ditangani oleh satu syarikah yang sama,” ungkap Marwan.
Komisi VIII pun membuka kemungkinan untuk mengubah pola ini ke depan agar penetapan jemaah lebih cepat dan kloter bisa ditangani oleh satu syarikah secara utuh, demi efisiensi dan kenyamanan jemaah.
Selain itu, Marwan menyoroti sistem digital baru yang diterapkan otoritas Arab Saudi melalui platform Nusuk, yang digunakan sebagai basis verifikasi keabsahan jemaah.
Menurutnya, meski sistem ini bertujuan baik, namun penerapannya yang mendadak dan ketat justru menimbulkan kebingungan di lapangan.
“Pihak Saudi maupun kita sama-sama gagap. Tapi ini jadi pelajaran berharga. Kita harus mulai membangun komunikasi yang lebih kuat dan saling memahami antara pemerintah Indonesia dan Saudi, terutama dengan Kementerian Haji mereka,” tegasnya.***
