Menyikapi Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD, Begini Penjelasan Ketua DPD RI
POLITITUDE – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin, mengungkapkan bahwa telah melakukan diskusi dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai gagasan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sultan juga menyampaikan bahwa demokrasi di Indonesia memiliki biaya yang sangat tinggi atau high cost.
“Saya merasa beruntung karena sudah memiliki kesempatan untuk membahas hal ini, setidaknya dua kali, dengan Pak Prabowo, Presiden kita,” ujar Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (23/12/2024).
“Kami memiliki pandangan yang sama bahwa demokrasi di Indonesia benar-benar mahal,” tambahnya.
Sultan juga mengungkapkan bahwa pendapat pribadinya mengenai usulan tersebut telah ia tuangkan dalam bukunya yang berjudul Green Democracy.
“Kesimpulan saya sudah jelas, demokrasi kita saat ini membutuhkan biaya yang sangat besar,” tegasnya.
Menurut Sultan, saat ini adalah waktu yang tepat bagi para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendiskusikan sistem politik yang lebih sesuai untuk Indonesia.
“Kita perlu menentukan langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa demokrasi kita lebih efisien, lebih efektif, dan tentunya lebih berkualitas ke depannya,” jelasnya.
Dalam konteks pemilihan, Sultan merujuk pada sila keempat Pancasila, yang menurutnya mencerminkan prinsip permusyawaratan perwakilan seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden Pertama RI, Sukarno.
“Pada sila keempat, konsep perwakilan lebih dahulu dijalankan. Demokrasi kita tidak liberal, tetapi deliberatif. Ada perwakilan, lalu di sana proses penunjukan dilakukan. Model seperti ini, misalnya melalui DPRD, akan lebih efisien dan terkontrol,” ujar Sultan.
Namun, Sultan menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi perlu membuka ruang simulasi dan diskusi terhadap berbagai pandangan untuk menemukan sistem terbaik.
“Saya melihat bahwa dengan konsolidasi yang baik seperti sekarang, ini adalah momen yang tepat untuk melakukan pembenahan,” tambahnya.
Sebagai informasi, gagasan ini sebelumnya telah diangkat oleh Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam pidato yang ia sampaikan pada perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, pada Kamis (12/12/2024) malam.
Dalam pidatonya, Prabowo mengajak para ketua umum partai politik yang hadir untuk mendukung usulan tersebut, dengan alasan bahwa sistem pemilihan langsung dinilai memerlukan biaya yang sangat besar.
“Ketua Umum Partai Golkar, sebagai salah satu partai besar, tadi menyampaikan pentingnya memikirkan kembali sistem partai politik. Apalagi dengan kehadiran Mbak Puan dan teman-teman dari PDIP serta partai lainnya, mari kita bersama-sama memikirkan hal ini,” ujar Prabowo.
Ia menyoroti bahwa pemilihan langsung tidak hanya menguras anggaran negara dalam waktu singkat, tetapi juga membutuhkan dana besar dari para politisi.
Prabowo memberikan contoh negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India yang telah mengadopsi sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Dalam sistem tersebut, anggota DPRD menjadi pihak yang menentukan kepala daerah.
“Sekali memilih anggota DPRD, merekalah yang akan memilih gubernur atau bupati. Sistem ini efisien, tidak membutuhkan banyak biaya, dan hasilnya sama-sama memuaskan,” jelas Prabowo.
Dengan penghematan tersebut, Prabowo menyarankan agar anggaran negara dapat dialokasikan untuk program lain yang lebih bermanfaat, seperti penyediaan makanan bergizi gratis bagi anak-anak atau peningkatan kualitas sekolah.***
