Pastikan Pelayanan Peziarah WNI Katolik ke Vanimo-PNG dalam Rangka Kegiatan Paus Fransiskus, Kemenko Polhukam Gelar Rakor 

POLITITUDE – Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam menyelenggarakan Rapat Koordinasi membahas membahas Persiapan dan Kesiapan Pelayanan WNI yang akan Melintas dari Jayapura Papua menuju Vanimo Papua Nugini secara daring, Senin (12/8/2024).

Rapat Koordinasi dipimpin oleh Brigjen TNI Kun Wardana, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dan dihadiri oleh kurang lebih 80 orang peserta dari Kementerian/Lembaga, TNI/Polri, pemerintah Daerah Papua, Komisi Waligereja Indonesia dan dari Internal Kemenko Polhukam.

Dalam Rapat koordinasi tersebut diketahui bahwa masyarakat Indonesia yang ada di Papua sangat antusias mengikuti kegiatan Paus di Vanimo, Papua Nugini, hal ini terlihat dari meningkatnya pengajuan pembuatan surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas sekitar 20 – 30 persen pada periode Juni hingga Juli 2024.

“Pergerakan WNI dari Papua ke Vanimo memerlukan pengelolaan karena akan terkait dengan aspek keimigrasian, aspek kepabeanan, aspek logistik, aspek kesehatan, dan terutama aspek keamanan.

Sebagaimana diketahui isu Papua menjadi perhatian dunia internasional, sehingga harus diantisipasi potensi-potensi kerawanan yang bisa muncul”, ujar Kun Wardana.

Dalam diskusi, perwakilan kementerian/lembaga serta stakeholder terkait, terutama di daerah menyampaikan bahwa masing-masing telah melaksanakan upaya terbaik untuk mendukung pelayanan kepada WNI yang hendak melintas ke Papua Nugini.

PLBN Skouw sebagai akses WNI yang hendak melintas ke Papua Nugini juga telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi lonjakan pelintas terutama pada hari-H.

“Dalam rangka pelayanan terbaik di PLBN Skouw, diharapkan pihak Keuskupan Jayapura dapat menyampaikan data pelintas sebelum hari H”, ujar Matilda Pusung, Kepala PLBN Skouw.

Pihak Imigrasi Jayapura juga mengambil langkah “jemput bola” untuk memberikan pelayanan pembuatan paspor secara lebih cepat dan tepat.

Dirjen Bimas Katolik memberikan penekanan kepada Kanwil Kemenag Papua untuk segera mengambil langkah-langkah persiapan dan koordinatif dengan pihak-pihak terkait.

Pada saat Rakor juga terungkap bahwa kementerian/lembaga serta stakeholder terkait siap menindaklanjuti langkah-langkah yang diperlukan sesuai hasil rakor.

Kegiatan Rakor ditutup dengan kesimpulan awal bahwa hubungan baik yang selama ini terjalin antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Papua Nugini harus dijaga dengan jalan menjaga aktivitas WNI selama di Vanimo berlangsung sesuai ketentuan.

Persiapan dan kesiapan pelayanan WNI yang akan melintas dari Papua menuju Vanimo sudah dilaksanakan dengan baik oleh para pihak terkait, namun tetap perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi lanjutan dengan stakeholder terkait, khususnya di Papua untuk memastikan kelancaran persiapan yang telah dilakukan.

Di sisi lain masih diperlukan upaya koordinasi dengan pihak Pemerintah Papua Nugini untuk memastikan kesiapan dari pihak pemerintah Papua Nugini.***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post Komite I DPD RI Intensifkan Pembahasan 27 RUU Kabupaten/Kota di Sulawesi: Langkah Strategis Pembaruan Hukum Daerah
Next post Komite III DPD RI Desak Kemenkes Percepat Pemerataan Layanan Kesehatan dan Akses Obat Murah di Daerah