POLITITUDE – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem telah mengambil keputusan tegas untuk menonaktifkan dua kadernya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, dari posisi mereka sebagai anggota DPR RI.
Kebijakan ini berlaku efektif mulai 1 September 2025. Pengumuman ini disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Hermawi F Taslim, dalam konferensi pers pada hari Minggu, 31 Agustus.
Keputusan penonaktifan ini didasari oleh sikap Partai NasDem yang sangat menjunjung tinggi aspirasi masyarakat.
Hermawi menjelaskan bahwa aspirasi publik seharusnya menjadi pedoman utama dalam setiap perjuangan partai.
Namun, kedua wakil rakyat tersebut dinilai telah membuat pernyataan yang dinilai menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, sehingga dianggap menyimpang dari nilai-nilai perjuangan Partai NasDem itu sendiri.
“Dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat, ternyata ada pernyataan dari wakil rakyat, khususnya Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat,” ujar Hermawi, menekankan alasan di balik penonaktifan ini. “Hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem”.
Penonaktifan ini terjadi setelah Sahroni dan Urbach menjadi pusat perhatian publik selama sepekan terakhir. Keduanya menuai kecaman keras di tengah kontroversi terkait hak tunjangan rumah bagi anggota DPR. Isu ini bahkan sempat memicu desakan publik untuk membubarkan lembaga legislatif tersebut.
Dalam menanggapi isu tersebut, Ahmad Sahroni menyebut desakan pembubaran DPR sebagai sikap “mental orang tolol”, yang langsung memicu kemarahan publik.
Akibatnya, ia yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR, dipindahkan ke Komisi I dua hari sebelum pengumuman ini.
Sementara itu, Nafa Urbach juga menghadapi gelombang kritik tajam setelah beredar sebuah video di mana ia secara terbuka mendukung tunjangan rumah untuk para wakil rakyat.
Langkah Partai NasDem ini menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap tindakan kadernya sejalan dengan kepentingan dan perasaan masyarakat luas.(JC)***
