Senator Mirah Midadan Fahmid Apresiasi Undangan Gubernur NTB untuk Kolaborasi Pembangunan Daerah
POLITITUDE – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, menyampaikan apresiasi atas undangan yang diberikan oleh Gubernur NTB dalam pertemuan bersama anggota DPR RI, DPD RI, dan diaspora NTB di tingkat pusat.
Pertemuan ini bertujuan untuk menyatukan komitmen dalam membangun NTB melalui berbagai catatan penting yang akan diperjuangkan sesuai kewenangan masing-masing di tingkat pusat.
“Saya sangat mengapresiasi undangan dari Bapak Gubernur. Kami duduk bersama, berdiskusi dengan para anggota DPR RI, DPD RI, dan diaspora NTB di tingkat pusat. Langkah ini sangat baik untuk menyatukan niat membangun NTB dengan banyak catatan penting yang masing-masing dari kami akan perjuangkan sesuai kewenangan di pusat,” ujar Senator Mirah.
Dalam kesempatan tersebut, Senator Mirah juga mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi NTB dalam menurunkan persentase kemiskinan. Namun, beliau mengingatkan pentingnya perhatian terhadap angka kemiskinan ekstrem di Bumi Gora.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023, persentase kemiskinan ekstrem NTB masih menempati posisi keempat tertinggi di Indonesia.
Kemiskinan ekstrem merujuk pada kondisi di mana pendapatan individu berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan.
“Saya juga mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi NTB dalam menurunkan persentase kemiskinan. Namun, saya mengingatkan kepada Gubernur NTB untuk tetap mengulik angka kemiskinan ekstrem di Bumi Gora. Berdasarkan data BPS pada Maret 2023, persentase kemiskinan ekstrem NTB masih tertinggi ke-4 di Indonesia,” tambahnya.
Selain itu, berbagai isu strategis turut dibahas dalam pertemuan tersebut. Senator Mirah menyampaikan aspirasi masyarakat dan pelaku usaha yang berada dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika terkait regulasi yang berlaku di bawah naungan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).
ITDC merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam pengembangan dan pengelolaan kompleks pariwisata terintegrasi, termasuk KEK Mandalika di Lombok. Beliau juga menyoroti hambatan dalam pembentukan ekosistem Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) di NTB, khususnya di daerah KEK.
“Banyak hal yang kami diskusikan bersama. Saya juga menyampaikan aspirasi masyarakat dan pelaku usaha yang berada dalam KEK Mandalika terkait regulasi yang berlaku di bawah naungan ITDC, serta masih banyaknya hambatan untuk membentuk ekosistem MICE di NTB, khususnya di daerah KEK,” jelas Senator Mirah.
Senator Mirah berharap agar diskusi bersama seperti ini dapat terjalin dengan baik dan berkelanjutan.
Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, beliau menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perwakilan di tingkat pusat, dan diaspora untuk bersama-sama membangun NTB.
“Harapannya, diskusi bersama seperti ini bisa terjalin baik dan kontinyu agar sebagai wakil rakyat dari daerah ini, begitu pula para diaspora, dapat bergandengan tangan untuk membangun daerah,” tutupnya.(JC)***
