Senator Mirah Perjuangkan Aspirasi Ulama NTB untuk Kantor MUI Definitif
POLITITUDE – Mirah Midadan Fahmid, senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, kembali menegaskan dedikasinya dalam mengawal aspirasi masyarakat, khususnya para ulama NTB, terkait pembangunan kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB yang layak dan permanen.
Acara yang berlangsung di Lombok ini turut dihadiri oleh Wakil Kepala Badan Pengelola (BP) Haji Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dalam kesempatan itu, Dahnil menyampaikan perkembangan terkini mengenai peran BP Haji dalam transisi penyelenggaraan ibadah haji.
Menurut Dahnil, BP Haji sedang memasuki masa persiapan penuh untuk menjalankan mandat sebagai penyelenggara ibadah haji secara utuh mulai tahun 2026 atau 1447 H.
“Kami berfokus pada peningkatan sistem dan sarana yang dibutuhkan agar layanan ibadah haji dapat diselenggarakan secara mandiri. Masa transisi ini menjadi peluang untuk memaksimalkan pelayanan bagi umat Islam Indonesia,” jelas Dahnil.
Dalam pertemuan tersebut, Senator Mirah menyoroti pentingnya kantor permanen untuk MUI Provinsi NTB. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini kantor MUI masih berstatus pinjam pakai, sehingga belum sepenuhnya merefleksikan peran strategis MUI dalam pembinaan umat di NTB.
“Sebagai provinsi dengan mayoritas penduduk Muslim, NTB membutuhkan keberadaan kantor MUI yang layak. MUI memiliki fungsi vital dalam menjaga keharmonisan, membina umat, serta menyebarkan dakwah Islam yang moderat. Sudah seharusnya kantor MUI NTB berdiri secara definitif sebagai pusat pelayanan umat,” ujar Mirah dengan tegas.
Senator Mirah juga menyampaikan apresiasi kepada para ulama NTB yang selalu konsisten dalam menyuarakan kepentingan umat dan mendukung kebijakan keagamaan pemerintah. Ia berjanji akan mengawal permintaan tersebut hingga terealisasi dengan bekerja sama bersama pihak-pihak terkait, termasuk kementerian.
Dalam forum ini, ulama NTB turut memberikan masukan terkait kebutuhan mendesak akan fasilitas yang memadai bagi MUI. Selain gedung permanen, mereka juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di lingkungan MUI untuk merespons tantangan dakwah yang semakin kompleks.
Mirah menyambut positif gagasan tersebut dan menegaskan pentingnya sinergi antara BP Haji, MUI, dan elemen masyarakat dalam menghadapi persoalan sosial dan keagamaan yang ada.
“Kedua lembaga ini—BP Haji yang melayani ibadah haji dan MUI sebagai pembina umat—memiliki peran kunci dalam membangun umat Islam Indonesia yang unggul dan inklusif,” imbuh Senator Mirah.
Sebagai penutup pertemuan, Senator Mirah menyampaikan harapannya agar NTB dapat terus menjadi contoh keberagamaan yang rukun dan harmonis di tingkat nasional. Ia juga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat NTB, termasuk pembangunan kantor definitif untuk MUI NTB.
“InsyaAllah, perjuangan ini akan terus saya kawal hingga MUI NTB memiliki kantor yang permanen. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu, mendukung, dan mendoakan agar cita-cita ini dapat segera terwujud,” pungkas Mirah.***
