Komite III DPD RI Desak Kemenkes Percepat Pemerataan Layanan Kesehatan dan Akses Obat Murah di Daerah

POLITITUDE – Komite III DPD RI menggelar rapat kerja (raker) dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono untuk membahas isu-isu kesehatan di Indonesia, Senin (26/8/2024). Dalam raker tersebut, Komite III DPD RI meminta agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk dapat mewujudkan pemerataan layanan kesehatan yang masih belum merata di berbagai daerah. “Kejadian pandemi membawa kesadaran akan…

Read More

Komite I DPD RI Intensifkan Pembahasan 27 RUU Kabupaten/Kota di Sulawesi: Langkah Strategis Pembaruan Hukum Daerah

POLITITUDE – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Sulawesi Tengah, Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Selatan, dan Pj. Gubernur Sulawesi Barat di Ruang Rapat Majapahit, Lantai 3, Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/08/2024). Rapat yang dipimpin oleh Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi…

Read More

13 Tahun Berlakunya UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Komite II DPD RI Melakukan Pengawasan Pelaksanaannya di Provinsi Riau

POLITITUDE – Tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar setiap orang, tempat berlindung dan hak asasi setiap manusia sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum penjaminan hak atas tempat tinggal, salah satunya UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagaimana diubah dalam UU 6/2023. Komite II…

Read More

DPD RI Bahas Pertimbangan APBN 2025, Haji Uma Soroti Anggaran Pendidikan dan Minta Dana Desa Serta Transfer Daerah Ditingkatkan

POLITITUDE – Anggota Komite IV DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma menyampaikan sejumlah poin pandangan sebagai bahan pertimbangan atas RUU APBN tahun 2025 dalam Rapat pleno Komite IV DPD RI bersama Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) Sekretariat Jenderal DPD RI. Rapat Pleno dengan agenda formulasi masukan guna menjadi pertimbangan DPD RI…

Read More

Komite III DPD RI Mengutuk Segala Bentuk Perundungan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)

POLITITUDE – Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dengan tegas mengutuk tindakan perundungan (bullying) yang telah menyebabkan hilangnya nyawa seorang dokter anastesi, Dokter Aulia Risma Lestari. Dokter Aulia, yang saat itu sedang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Diponegoro (Undip), diduga meninggal dunia akibat tindakan perundungan yang dialaminya. Wakil Ketua…

Read More

Wakil Ketua Komite III DPD RI Abdul Hakim Minta Kemendikbud Tolak Pemberlakuan PP 28/2024

POLITITUDE – Wakil Ketua Komite III DPD RI Abdul Hakim meminta kepada Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk ikut menolak Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 tahun 2024. “Kami minta Kemdikbud menolak pemberlakuan PP 28/2024 tentang pemberian alat kontrasepsi untuk siswa karena tidak sejalan dengan norma agama dan pancasila,” ujar Hakim dalam Raker…

Read More

Jadi Polemik Tiap Tahunnya, Komite III DPD RI Minta Nadiem Perbaiki Penyelenggaraan Sistem PPDB

POLITITUDE – Komite III DPD RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membahas penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia, Senin (19/8/2024) di Ruang Rapat Sriwijaya DPD RI. Salah satu yang menjadi sorotan adalah terkait penyelenggaraan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sering memunculkan polemik di masyarakat tiap tahunnya….

Read More

Dianugerahi Bintang Mahaputera Nararya, Sultan Dedikasikan untuk Lembaga DPD

POLITITUDE – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali memberikan penghargaan Bintang Mahaputra kepada beberapa tokoh nasional menjelang HUT RI ke-79 pada tahun ini. Wakil ketua DPD RI Sultan B Najamuddin menjadi salah satu tokoh bangsa yang dianggap layak menerima penghargaan Bintang Mahaputera Nararya karena kontribusinya terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Seperti diketahui, penghargaan tinggi negara…

Read More

DPD RI Nilai Masyarakat Di Daerah Kesulitan Mendapatkan Rumah Layak Huni

POLITITUDE – DPD RI menilai masyarakat di daerah masih mengalami kendala dalam mempunyai rumah layak huni. Tingginya harga properti menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat sulit memiliki rumah layak huni. Hal tersebut tertuang pada Sidang Paripurna DPD RI Ke-13 pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu…

Read More
Back To Top