POLITITUDE – Senator DPD RI asal Nusa Tenggara Barat, Mirah Midadan Fahmid, mendorong percepatan pembentukan Forum Senat Asia Tenggara sebagai wadah penguatan kerja sama antarnegara di kawasan ASEAN. Dalam pertemuan resmi yang juga dihadiri oleh jajaran Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, Senator Mirah menekankan pentingnya keterlibatan aktif para senator dari seluruh Asia Tenggara untuk menjaga stabilitas…
POLITITUDE – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI terkait pemantauan pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah, Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, menegaskan perlunya reformasi kelembagaan dan penguatan sistemik dalam tata kelola sampah, baik di tingkat…
POLITITUDE – Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, menyatakan pentingnya mendorong kerja sama strategis antara Indonesia dan Republik Ceko di bidang smart agriculture, dalam sebuah diskusi kolaboratif dengan Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia, Joroslav Dolecek, di kediaman resmi Dubes di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (5/5). Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut,…
POLITITUDE – Memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei 2025, Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mirah Midadan Fahmid, mengajak seluruh generasi muda untuk menjadikan pendidikan sebagai bekal utama dalam membangun masa depan yang berdaya saing, berkualitas, dan berintegritas. Dalam pernyataannya, Senator Mirah menekankan pentingnya transformasi pendidikan yang inklusif, adaptif terhadap…
POLITITUDE – Senator DPD RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Abraham Liyanto, kembali menunjukkan dedikasinya dalam menyebarluaskan nilai-nilai Empat Pilar MPR RI. Komitmen ini merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusionalnya guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebangsaan dan kehidupan bernegara. Dalam berbagai kegiatan, baik di tingkat daerah pemilihan maupun nasional, Abraham secara konsisten mengajak masyarakat…
POLITITUDE – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melalui Tim Kerja Akselerasi yang dibentuk untuk mempercepat pembahasan RUU Prioritas DPD RI menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembasahan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat, dimana DPD RI telah memiliki RUU Perlindungan Hak Masyarakat Adat yang disahkan pada 2018 lalu sebagai bahan awal. Ketua Tim…
POLITITUDE – H. Siti Aseanti, S.ST., M.Keb anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Senator Kalimantan Tengah yang kerap disapa Bidan Sean, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Pilar Kebangsaan yang meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Acara ini berlangsung di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, dengan dihadiri oleh peserta dari Organisasi PC PMII…
POLITITUDE – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk memberikan perhatian khusus pada beberapa kasus penembakan masyarakat sipil yang melibatkan oknum anggota TNI angkatan Laut di berbagai daerah saat ini. Hal ini disampaikan mantan wakil Gubernur Bengkulu itu saat menerima laporan dari anggota DPD…
POLITITUDE – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong kerjasama internasional terhadap penyelesaian isu global yang diantaranya berkaitan dengan ketegangan geopolitik, konflik regional, dan perubahan iklim. Hal tersebut disampaikan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, saat menerima delegasi International Forum for Cooperation and Dialogue (IFCD). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Jazuli Juwaini selaku Anggota Komisi…
POLITITUDE – Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memandang perlu dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Revisi ini dinilai penting guna mengatasi berbagai hambatan yang timbul akibat persoalan norma hukum dalam UU tersebut. “UU SJSN sendiri telah mengalami perubahan melalui UU Cipta Kerja…
