Reklamasi Tambang BUMN Jadi Tolok Ukur Kredibilitas Negara
POLITITUDE – Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H. Ganinduto menegaskan bahwa praktik reklamasi tambang oleh badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh berhenti sebagai kewajiban administratif semata. Ia menilai, reklamasi merupakan bagian dari tanggung jawab strategis korporasi negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya alam. “Reklamasi itu tidak boleh…