POLITITUDE – Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Ekonomi, Pembangunan, Sosial, dan Kemasyarakatan, Dr. H. Yusron Hadi, S.T.,M.UM melakukan kunjungan kerja ke sejumlah desa di Kabupaten Lombok Timur, Selasa (20/01/2026), untuk memantau langsung progres awal Program Desa Berdaya.
Dalam kunjungan tersebut, Yusron Hadi meninjau Desa Tete Batu dan Desa Lendang Nangka Utara sebagai lokasi intervensi Desa Berdaya, serta Koperasi Merah Putih di Desa Kembang Kuning. Kunjungan ini merupakan bagian dari tugas Staf Ahli dalam membantu kerja Gubernur NTB, sekaligus memastikan program berjalan sesuai kondisi riil di lapangan. Kunjungan serupa direncanakan akan terus dilakukan ke desa-desa lainnya.
Di Desa Tete Batu, Yusron Hadi disambut langsung oleh Kepala Desa, tim pendamping Desa Berdaya, serta masyarakat setempat. Dirinya bahkan meninjau langsung salah satu rumah warga yang menjadi sasaran program untuk melihat secara langsung respon dan kondisi masyarakat penerima manfaat.
“Alhamdulillah hari ini kami bisa mengunjungi tiga desa di Lombok Timur, yakni Tete Batu, Kembang Kuning, dan Lendang Nangka Utara. Ini merupakan tahap awal intervensi Desa Berdaya, di mana kami bertemu langsung dengan aparat desa, tim pendamping, hingga masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem,” ujar Yusron Hadi.
Dirinya menjelaskan, saat ini proses awal yang dilakukan adalah verifikasi faktual di lapangan untuk mencocokkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan kondisi riil masyarakat. Setelah proses verifikasi selesai, program intervensi akan diarahkan pada potensi yang dapat dikembangkan langsung oleh masyarakat miskin ekstrem.
Sementara itu, Kepala Desa Tete Batu, Sabli, menyampaikan bahwa Desa Tete Batu memiliki 8 pendamping Desa Berdaya yang mendampingi 10 dusun. Sabli mengakui bahwa meskipun kondisi desa mengalami perbaikan pasca mengikuti lomba desa, masih terdapat persoalan kemiskinan ekstrem yang perlu mendapatkan perhatian serius.
“Desa Berdaya ini menyasar masyarakat miskin ekstrem. Memang setelah lomba desa ada perubahan, tapi masih ada kondisi yang perlu kita benahi,” jelasnya.
Dirinya juga menekankan bahwa kebutuhan mendesak Desa Tete Batu saat ini adalah perbaikan infrastruktur jalan sebagai penopang peningkatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, potensi wisata Tete Batu sangat besar, namun belum ditunjang oleh infrastruktur yang memadai.
Selain itu, Sabli menyebutkan bahwa salah satu penyebab kemiskinan ekstrem adalah rendahnya inisiatif sebagian masyarakat dalam berkreasi dan kecenderungan menunggu bantuan pemerintah. Meski demikian, pihak desa bersama pendamping terus melakukan sosialisasi Desa Berdaya, dan respon masyarakat dinilai cukup positif.
Pendamping Desa Tete Batu, Dewi, mengungkapkan bahwa jumlah keluarga miskin ekstrem di desa tersebut mencapai hampir 400 KK dari total 2.718 KK, yang tersebar di seluruh dusun. Mayoritas masyarakat miskin ekstrem merupakan lansia, sementara usia produktif hampir tidak ada.
“Saat ini kami sedang melakukan verifikasi faktual ke dusun-dusun, satu pendamping menangani sekitar 50 KK. Target verfak ini sampai 15 Februari, setelah itu baru diarahkan ke potensi yang bisa dikembangkan,” ujarnya.
Adapun potensi yang direncanakan akan dikembangkan di Desa Tete Batu meliputi peternakan sapi dan kambing, berkebun, serta perdagangan. Selain itu, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat miskin ekstrem yang belum terpenuhi, seperti MCK dan kepesertaan BPJS.
Salah satu warga Desa Tete Batu, Ibu Ayu, berharap program Desa Berdaya dapat segera membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat.
“Semoga lekas ada pekerjaan, karena selama ini saya hanya menunggu bantuan dari anak,” tuturnya.
Melalui kunjungan ini, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk memastikan Program Desa Berdaya benar-benar menyasar masyarakat miskin ekstrem secara tepat, berbasis data, dan sesuai potensi lokal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.(dpd/ntbupdate).***
