POLITITUDE – Dompu – Kembalinya aktivitas pengiriman jagung melalui Pelabuhan Soro Kempo, Kabupaten Dompu, menjadi kabar baik bagi para petani, pelaku usaha, serta masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya pada sektor pertanian. Setelah sempat terhenti akibat antrean kapal di pelabuhan tujuan, aktivitas bongkar muat kembali berjalan normal dengan bersandarnya kapal pengangkut jagung menuju Surabaya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPD RI Dapil Nusa Tenggara Barat, Mirah Midadan Fahmid, menyampaikan apresiasi atas kembali beroperasinya jalur distribusi tersebut. Menurutnya, kelancaran aktivitas di Pelabuhan Soro Kempo bukan hanya penting bagi arus logistik, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas harga jagung dan keberlanjutan pendapatan petani di Kabupaten Dompu.
“Dompu merupakan salah satu sentra produksi jagung nasional. Oleh karena itu, distribusi hasil panen harus berjalan tanpa hambatan agar petani tidak dirugikan akibat keterlambatan pengiriman maupun penumpukan stok di gudang. Kembalinya pelayanan di Pelabuhan Soro Kempo tentu menjadi angin segar bagi seluruh pelaku usaha pertanian,” ujar Senator Mirah.
Besarnya kebutuhan distribusi tersebut tercermin dari luas lahan jagung di Kabupaten Dompu yang pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 70 ribu hektare. Dengan skala produksi tersebut, kelancaran pelabuhan menjadi bagian penting dalam menjaga penyerapan hasil panen dan mencegah tekanan harga di tingkat petani, terutama pada saat musim panen berlangsung.
Ia menilai, terhentinya aktivitas pelabuhan beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa sistem distribusi komoditas strategis masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek konektivitas logistik dan ketersediaan armada angkutan laut. Menurutnya, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah perlu membangun sistem pengiriman yang lebih terencana agar kejadian serupa tidak terus berulang pada musim panen.
Selain berdampak pada kelancaran perdagangan, Senator Mirah juga mengapresiasi kontribusi Pelabuhan Soro Kempo terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga awal Juli 2026, realisasi retribusi jasa pelabuhan telah mencapai sekitar Rp340 juta atau 60 persen dari target tahunan sebesar Rp561 juta. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pelabuhan tidak hanya mendukung distribusi hasil pertanian, tetapi juga mulai memberikan kontribusi yang nyata terhadap penerimaan daerah.
“Semakin tinggi aktivitas pengiriman melalui pelabuhan, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat. Tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan sektor jasa transportasi, pergudangan, hingga mendorong pertumbuhan usaha mikro di sekitar kawasan pelabuhan,” jelasnya.
Namun demikian, Senator Mirah mengingatkan bahwa peningkatan volume pengiriman harus diikuti dengan penguatan infrastruktur pendukung. Ia mendorong adanya peningkatan kapasitas fasilitas pelabuhan, perbaikan akses jalan menuju kawasan pergudangan, serta optimalisasi koordinasi antara pemerintah daerah, operator pelabuhan, perusahaan pelayaran, dan pelaku usaha agar rantai distribusi berjalan lebih efisien.
Lebih lanjut, Senator Mirah berharap pemerintah dapat menjadikan Pelabuhan Soro Kempo sebagai simpul logistik utama komoditas pertanian di Pulau Sumbawa. Dengan dukungan sarana dan manajemen yang semakin baik, pelabuhan tersebut diyakini mampu meningkatkan daya saing produk pertanian NTB di pasar nasional, sekaligus memperluas peluang pemasaran ke luar daerah dan pasar ekspor secara bertahap.
“Petani membutuhkan kepastian bahwa hasil panennya dapat segera dipasarkan. Ketika distribusi lancar, harga lebih stabil, pendapatan petani meningkat, dan ekonomi daerah ikut tumbuh. Inilah yang harus terus kita jaga bersama,” tegasnya.
Sebagai wakil daerah di DPD RI, Senator Mirah menegaskan komitmennya untuk terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat sektor logistik, meningkatkan kualitas infrastruktur kepelabuhanan, serta memastikan komoditas unggulan NTB memperoleh akses distribusi yang cepat, efisien, dan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Rekomendasi Kebijakan:
Memperkuat perencanaan pengiriman pada musim panen
Pemerintah daerah, operator pelabuhan, perusahaan pelayaran, dan pelaku usaha dapat menyusun jadwal pengiriman yang lebih terkoordinasi berdasarkan proyeksi panen dan kapasitas gudang. Langkah ini penting untuk mengurangi penumpukan jagung dan tekanan harga di tingkat petani.
Meningkatkan kapasitas pelabuhan secara bertahap
Penguatan fasilitas bongkar muat, area penyimpanan, dan akses jalan menuju pelabuhan dapat diprioritaskan sesuai kebutuhan paling mendesak. Peningkatan kapasitas sebaiknya mengikuti perkembangan volume komoditas agar investasi tetap efisien dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Memperluas kepastian layanan angkutan laut
Ketersediaan kapal yang lebih terjadwal dapat membantu menjaga kelancaran distribusi ketika produksi meningkat. Pemerintah dapat memfasilitasi komunikasi antara perusahaan pelayaran, pedagang, dan kelompok tani untuk membangun volume pengiriman yang lebih pasti dan menarik bagi operator kapal.
Menghubungkan penguatan pelabuhan dengan perlindungan harga petani
Kinerja Pelabuhan Soro Kempo perlu dilihat bukan hanya dari peningkatan retribusi, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap waktu penjualan, biaya logistik, dan harga yang diterima petani. Data tersebut dapat menjadi dasar evaluasi agar manfaat ekonomi pelabuhan benar-benar menjangkau produsen jagung di Dompu.***
