POLITITUDE – Anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, menyambut positif langkah Pemerintah Provinsi NTB yang menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam mencari solusi atas krisis air bersih yang selama puluhan tahun membayangi wilayah selatan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Menurutnya, pendekatan berbasis riset dan inovasi merupakan terobosan yang patut diapresiasi, terutama apabila mampu menghasilkan solusi yang konkret, berkelanjutan, dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Persoalan air bersih bukan lagi sekadar isu pembangunan, melainkan persoalan hak dasar masyarakat. Karena itu, saya menyambut baik ikhtiar Pemerintah Provinsi NTB bersama BRIN untuk memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, termasuk eksplorasi teknologi nuklir dalam pemetaan sumber air bawah tanah. Selama teknologi tersebut digunakan untuk tujuan damai, kemanusiaan, serta memenuhi standar keselamatan yang ketat, tentu patut didukung,” ujar Mirah.
Menurut Senator asal NTB tersebut, masyarakat di sejumlah wilayah pesisir selatan Lombok maupun Sumbawa telah terlalu lama hidup dalam keterbatasan akses air bersih. Data BPBD melalui Satu Data NTB mencatat, pada 2025 masih terdapat 254.744 jiwa yang terdampak kekeringan di NTB. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan air bersih tidak boleh dilihat hanya sebagai persoalan musiman, tetapi sebagai tantangan struktural yang membutuhkan intervensi jangka panjang. Tidak sedikit warga yang harus menempuh jarak yang jauh atau mengeluarkan biaya tinggi hanya untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Oleh sebab itu, setiap inovasi yang mampu membuka akses terhadap sumber air baru harus dikawal hingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Mirah juga menilai pengalaman yang dimiliki Gubernur NTB dalam mendorong pemanfaatan teknologi nuklir untuk kepentingan kemanusiaan menjadi modal penting dalam membangun kolaborasi dengan BRIN. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti hasil riset hingga tahap implementasi di lapangan. Meskipun BPS mencatat akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak di NTB telah mencapai 96,29 persen pada 2025, capaian tersebut belum sepenuhnya menggambarkan ketahanan pasokan air di wilayah rawan kekeringan, terutama di kawasan perdesaan yang capaiannya masih lebih rendah dibanding perkotaan.
“Jangan sampai riset berhenti menjadi laporan ilmiah semata. Yang dibutuhkan masyarakat adalah hadirnya air bersih di rumah-rumah mereka. Karena itu, seluruh tahapan, mulai dari pemetaan, eksplorasi, pembangunan infrastruktur hingga distribusi air, harus dirancang secara terintegrasi dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, serta masyarakat setempat,” tegasnya.
Selain itu, Mirah berharap proses penelitian dilakukan secara terbuka dan mengedepankan komunikasi publik yang baik agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai pemanfaatan teknologi nuklir dalam kegiatan eksplorasi sumber daya air. Menurutnya, istilah “nuklir” kerap disalahartikan sehingga diperlukan edukasi yang komprehensif agar tidak menimbulkan kekhawatiran yang tidak berdasar.
Lebih lanjut, Mirah juga mengapresiasi rencana kerja sama riset di sektor perikanan yang bertujuan mengembangkan budidaya ikan karang bernilai ekonomi tinggi. Menurutnya, penguatan riset pada sektor kelautan akan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai salah satu daerah maritim unggulan di Indonesia.
“NTB memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Apabila riset dan inovasi mampu menjawab tantangan di sektor air bersih sekaligus memperkuat sektor perikanan, maka manfaatnya akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Inilah bentuk pembangunan yang berbasis ilmu pengetahuan sekaligus berpihak pada kesejahteraan rakyat,” ujar Mirah.
Sebagai anggota DPD RI, Mirah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai program strategis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat NTB. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, BRIN, kementerian terkait, serta seluruh pemangku kepentingan dapat berjalan secara konsisten sehingga persoalan krisis air bersih yang selama ini menjadi keluhan masyarakat benar-benar dapat diatasi secara permanen.
“Harapan kita sederhana, jangan sampai masyarakat NTB terus hidup berdampingan dengan kekeringan di tengah besarnya potensi yang dimiliki daerah ini. Momentum kolaborasi ini harus menjadi awal lahirnya solusi nyata yang menghadirkan air bersih, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ketahanan daerah untuk generasi yang akan datang,” tutup Mirah.***
