POLITITUDE – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, menanggapi berbagai sorotan publik terkait kinerja anggota DPD RI di daerah pemilihan. Menurutnya, tingginya harapan masyarakat terhadap para senator daerah merupakan hal yang wajar dan perlu dipahami secara objektif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki DPD RI.“Saya cukup memahami ekspektasi masyarakat terhadap kinerja anggota DPD RI untuk dapilnya. Namun saya memohon maaf atas segala keterbatasan saya yang mewakili suara dan harapan satu provinsi serta keterbatasan lembaga kami,” ujarnya.
Mirah menegaskan, secara kewenangan, DPD RI sangat berbeda dengan DPR RI maupun DPRD kabupaten/kota dan provinsi, terutama dalam hal kewenangan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah, meskipun sama-sama merupakan lembaga perwakilan dalam sistem parlemen.
“Bahwasanya kami sangat berbeda dengan DPR RI maupun DPRD kabupaten/kota maupun provinsi. Kami tidak mempunyai kewenangan anggaran ataupun akses langsung untuk mengantarkan program pemerintah yang berdampak langsung terhadap masyarakat,” kata mahasiswi doktoral Universitas Indonesia (UI) tersebut.
Meski demikian, ia menegaskan dirinya tetap aktif turun ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat NTB. Ia mengaku hampir setiap bulan hadir di berbagai wilayah di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa untuk bertemu langsung dengan masyarakat.
“Kalau dipertanyakan kenapa banyak masyarakat merasa anggota DPD RI terkesan hanya terlihat muncul ketika masa kampanye; saya tidak membenarkan hal tersebut untuk diri saya sendiri. Saya alhamdulillah hampir setiap bulan menyempatkan hadir di dapil, bertemu dan menyerap aspirasi masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, luas wilayah NTB yang mencakup dua pulau besar menjadi tantangan tersendiri bagi empat senator NTB dalam menjangkau seluruh masyarakat secara bersamaan.
“Dapil kami sangat besar. Kami harus berjalan untuk dua pulau besar di NTB. Tentu saya dan teman-teman anggota DPD RI di NTB tidak mampu menyapa lima jutaan populasi NTB dalam satu waktu bersamaan,” jelasnya.
Ia juga mengakui bahwa keterbatasan jumlah senator dari NTB menyebabkan masih banyak masyarakat yang merasa belum tersentuh secara langsung oleh kerja-kerja DPD RI di daerah.
“Jumlah kami yang mewakili daerah provinsi NTB yang hanya empat orang tentu menjadi salah satu kendala sehingga sebagian masyarakat yang belum kami sentuh dan dengar langsung aspirasinya merasa kami tidak terlihat,” katanya.
Mirah menambahkan bahwa dirinya bersama anggota DPD RI lainnya tetap berupaya memperjuangkan berbagai kebutuhan daerah di tingkat pusat agar program-program pemerintah pusat dapat lebih berpihak kepada NTB meskipun bersifat rekomendatif tanpa tindak lanjit yang kuat.
“Tapi kami tidak pernah berhenti untuk menyuarakan kebutuhan dapil kami di pusat agar program-program pemerintah di pusat dapat diarahkan ke NTB, walaupun kewenangan kami terbatas,” tegasnya.
Ia menyebutkan berbagai kegiatan dan kerja-kerja senator yang dilakukannya sejak tahun 2024 juga telah dipublikasikan melalui media sosial resmi sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Terkait program konkret, semuanya sudah naik di media sosial sebagai bukti nyata kerja saya juga di dapil. Bisa dicrosscheck kembali sejak tahun 2024,” ujarnya.
Berdasarkan penelusuran bimakita.com di berbagai akun media sosial resmi Mirah Midadan Fahmi, terlihat sejumlah aktivitas dan agenda yang berkaitan dengan upaya penyerapan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah.
Melalui berbagai agenda kunjungan, dialog publik, penyerapan aspirasi, hingga koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya, Mirah Midadan Fahmi aktif menyuarakan kepentingan daerah dalam kapasitasnya sebagai anggota DPD RI.
Namun sebagai bentuk evaluasi, Mirah berkomitmen untuk memperkuat komunikasi publik agar masyarakat dapat lebih mudah memantau aktivitas dan hasil kerja anggota DPD RI.
“Tapi dari saya pribadi, sebisa mungkin akan memperbaiki komunikasi melalui media sosial resmi saya untuk menyampaikan program dan kegiatan saya di pusat dan di dapil,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Mirah berharap masyarakat dapat melihat secara objektif posisi dan kewenangan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Saya juga berharap agar masyarakat di NTB dapat memantau hasil kerja nyata para senatornya, paling tidak melalui platform media sosial masing-masing.” pungkas Mirah. (ALF)***
